Jakarta Wajibkan Semua Gedung Baru Terapkan Standar BGH Mulai 2030

Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, H.E. Dominic Jermey, mengapresiasi kepemimpinan Jakarta dalam transisi menuju pembangunan rendah emisi. Ia menyebut Jakarta sebagai kota yang dapat menjadi contoh global dalam pembangunan urban yang berkelanjutan. “Pendanaan iklim bukan kemewahan, tapi kebutuhan,” ujar Dominic dalam sambutannya.

Selama tiga hari pelaksanaan (23–25 Juli), pertemuan ini juga menyoroti pencapaian kota-kota mitra seperti Kuala Lumpur dan Quezon City. Para peserta mengikuti lokakarya, diskusi tingkat tinggi, serta kunjungan lapangan yang difokuskan pada praktik-praktik iklim berkelanjutan dan pemetaan peluang investasi lintas sektor.

Program UCAP CAI yang memasuki tahun terakhir ini telah membantu Jakarta merumuskan sejumlah kebijakan penting, seperti:

-Peraturan Efisiensi Energi dan Air pada Bangunan Gedung, yang menargetkan penerapan BGH sebesar 100 persen untuk bangunan baru dan 50 persen untuk bangunan eksisting pada 2030; 

-Peta Jalan Net-Zero Building, dengan integrasi sistem manajemen data real-time ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025;

-Integrasi aksi iklim inklusif dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);

-Penguatan sistem pelacakan emisi GRK berbasis data untuk pengambilan kebijakan yang presisi;

-serta pengembangan transportasi umum rendah emisi dan pengelolaan limbah berkelanjutan.

“Kita ingin Jakarta tak hanya jadi kota yang tangguh terhadap iklim, tapi juga inklusif dan bertanggung jawab secara fiskal,” kata Pramono.

Pertemuan ini menandai babak baru dalam diplomasi iklim kota-kota Asia Tenggara—berpindah dari wacana ke aksi nyata yang terukur. Jakarta tampaknya tidak ingin sekadar beradaptasi, tetapi memimpin.***