Kerahkan Kades dan Lurah se-Jatim, Presiden Diminta Bersikap Tegas ke Ganjar

KOSADATA - Aksi Bakal Calon Presiden 2024, Ganjar Pranowo yang juga Gubernur Jawa Tengah menemui kepala desa dan lurah Se-Jawa Timur menuai polemik. Pasalnya, Kades dan lurah itu merupakan penyelenggara negara yang dinilai tidak pantas untuk diseret ke ranah politik praktis. 

Koordinator Jiwa Progresif Rakyat Merdeka (JPRM), Wawan Leak yang juga aktivis 80-an menilai pertemuan Ganjar Pranowo dengan Kades dan Lurah Se-Jawa Timur merupakan bentuk kampanye terselubung. 

"Pertama karena ini bentuk kampanye terselubung dan juga Ganjar Pronowo tidak mempunyai etika politik dan etika yang harus dijunjung tinggi sebagai pejabat negara, yaitu Gubernur Jawa Tengah," ujar Wawan dalam pesan singkatnya, Rabu (19/7/2023). 

Menurutnya, panitia penyelenggara juga harus mendapatkan sanksi tegas, baik dari Bupati atau Walikota, pun juga dari Gubernur Jawa Timur. Sebab, ucapnya, Kades dan Lurah itu dikerahkan melalui surat dengan logo Provinsi Jawa Timur. 

"Rakyat Jatim dan masyarakat Indonesia pada umumnya sudah capek dan lelah, dengan bentuk-bentuk dukungan yang dipaksakan. Apalagi ini jelas memakai logo Pemprov Jatim dan diduga menggunakan anggaran negara, dan ini jelas mencederai masyarakat Jatim," katanya. 

Seharusnya, kata Wawan, Ganjar Pranowo juga yang notabene Gubernur Jateng dan akan mencalonkan diri menjadi Capres di 2024 nanti harus memberikan contoh dan ketauladanan dengan tidak mendatangi acara tersebut.

"Kecuali ada semacam pengkondisian dari pihak tertentu demi terselenggaranya acara tersebut. Jelas ini menyalahi UU No 6 Th 2014 Tentang