M. Natsir, Cermin Dari World View Islam

teokrasi, sebagaimana telah dijelaskan oleh M. Natsir.  Pemerintah bukan merupakan wakil Tuhan di bumi sehingga dapat dengan bebas membuat aturan apapun, melainkan sebagai pelaksana hukum Tuhan. Artinya, dasar pemerintahan Islam adalah pedoman yang diturunkan oleh Tuhan berupa wahyu, dan bukan humanisme sebagaimana dalam demokrasi sekuler. Hal inilah yang diusung oleh Natsir, yaitu agar demokrasi tidak dimaknai sekuler. Secara tegas belitu mengkritik negara sekuler dengan mengatakan,

“juga kaum sekularis memandang konsep-konsep mengenai Tuhan dan agama hanya sebagai hasil ciptaan manusia yang ditentukan oleh kondisi kondisi sosial, bukan ditentukan oleh kebenaran wahyu. Bagi kaum sekularis, doktrin agama dan Tuhan relative dan tergantung pada penemuan-penemuan umat manusia. Dan, tolok ukur kebenaran dan kebahagiaan atau ukuran keberhasilan Manusia semata-mata ditentukan oleh materi (benda). Di negara sekular, masalah-masalah ekonomi, hukum, Pendidikan, sosial, dan lain-lainnya semata-mata ditentukan oleh kepentingan material, bukan oleh nilai-nilai spiritual.”

Dari pandangannya di atas, dapat diketahui bahwa kiprah politik Natsir tidak dimotori oleh arus materialisme, melainkan oleh pandangan hidup Islam. Beliau mensyaratkan aturan negara berlandaskan wahyu dan nilai-nilai spiritual, bukan materialisme yang hanya mengejar kekayaan dari jabatan. Karena itu, Bagi beliau, demokrasi hanya sebatas sistem formal tentang peralihan dan penyelenggaraan negara. Sementara itu, dalam menentukan baik dan buruknya hukum, Natsir tetap menyuarakan Islam sebagai tolak ukurnya. 

Selain mengusung Syari’at Islam sebagai dasar hukum negara, keteguhan visi Islam Natsir dalam bidang politik dilihat dari pandangannya tentang tujuan politik atau kekuasaan. Baginya, peruntukan politik hanyalah untuk dua hal, yaitu; agama dan Masyarakat, tidak ada tujuan pribadi.

---

1 2 3 4