MITI Desak Transparansi Pengelolaan Danantara

“Jangan sampai aset satu triliun dolar AS itu diposisikan murni sebagai aset korporasi, sehingga jika terjadi kerugian dianggap sebagai risiko bisnis belaka. Harus tetap bisa diaudit BPK, diperiksa KPK, dan diawasi DPR,” tegasnya.

Mulyanto juga menyinggung lemahnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan BUMN. Ia menyindir keputusan pengangkatan petinggi di Pertamina dari kalangan dewan pembina partai politik sebagai bentuk intervensi politik yang mengikis profesionalisme.

“Yang muncul di publik justru kekhawatiran, bahwa pengelolaan Danantara ini bisa dijadikan alat politik elektoral. Itu yang harus dihindari,” kata anggota Komisi VII DPR RI periode 2019–2024 itu.

Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan komitmen nyata dari pemerintah untuk menjaga integritas pengelolaan aset negara. “Komitmen ini ditunggu publik. Pemerintah harus membuktikannya.”***