Quo Vadis Mega dan KPK?

Oleh: Yusuf Blegur

Terlepas dari distorsi kekuasaan rezim Jokowi termasuk dalam masalah hukum. Megawati tetap dituntut bersikap objektif dan proporsional terhadap KPK.  Mega yang membidani kelahiran KPK, berhak menentukan sikap untuk konsisten menegakkan supremasi hukum atau hanya sekedar menyelamatkan anggota dan kader korup yang menjadi benalu PDIP selama ini.

Sikap oposisi PDIP yang dimotori Megawati terhadap pemerintahan  Jokowi semakin meruncing. Polarisasi perseteruan dua kekuatan politik  yang sebelumnya seiring-sejalan itu, kini mulai terbuka dan saling menjatuhkan. Menjadi perhatian publik dan berpotensi menguras energi bangsa, pertarungan kedua figur berpengaruh itu terus berlanjut memainkan politik  kekuasaan. Adu kekuatan dan adu ketahanan menggunakan instrumen politik,  tak terkecuali aparat dan institusi pemerintahan yang bisa dikendalikan  baik oleh Jokowi maupun Megawati.

Menarik dan tentu sangat seksi ketika lembaga anti rasuah yang bernama KPK  ikut terseret-seret sebagai alat pertarungan dan pengendalian dari  konfrontasi seorang presiden di ujung masa jabatan dan satu lagi seorang mantan presiden. Jokowi menjadi presiden berkuasa di akhir pemerintahannya  dan berperan penting menggunakan KPK untuk melemahkan lawan politiknya termasuk Megawati dan PDIP. Di lain sisi Mega terus ditarget  akibat bertentangan  dengan kebijakan  Jokowi dan diperburuk oleh skandal korupsi beberapa anak buahnya di PDIP.  Paling menyedot perhatian publik sekaligus berlarut-larut penanganannya adalah  kecenderungan  korupsi yang menimpa sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang terlibat kasus suap Harun Masiku. Rakyat sudah pada tahap pendapat umum bahwasanya meyakini sekjen PDIP itu terlibat