Senator Asal Jakarta Ungkap Carut-marut Layanan Haji di Tanah Suci: Lakukan Audit Menyeluruh

Ketiga, absennya muthowif atau pemandu ibadah di sejumlah kelompok jemaah. Beberapa syarikah disebut tidak menyediakan pemandu dalam prosesi ibadah umrah maupun haji, menyebabkan kebingungan di kalangan jemaah, terutama yang belum memahami detail tahapan ibadah dan kondisi medan di Tanah Suci.

Menanggapi pernyataan Kementerian Agama RI yang menyebut penunjukan delapan syarikah bertujuan mencegah monopoli layanan, Prof. Dailami menilai bahwa prinsip pemerataan mesti dibarengi standarisasi mutu layanan dan pengawasan ketat.

“Penunjukan banyak syarikah sah-sah saja, sepanjang tidak mengorbankan kualitas pelayanan. Kita perlu transparansi dalam pelaksanaan kontrak, mekanisme evaluasi, hingga sanksi atas pelanggaran. Niatnya sudah baik, tapi implementasi di lapangan masih bermasalah,” tegas Dailami.

Komite III DPD RI mendesak Kementerian Agama RI untuk memperketat koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh penyelenggara layanan di Arab Saudi. Selain itu, audit menyeluruh pasca musim haji dinilai penting guna mencegah berulangnya persoalan serupa di tahun-tahun mendatang.

“Negara wajib hadir secara penuh untuk melindungi jemaah. Kita tidak boleh membiarkan warga negara berjuang sendiri dalam ibadahnya. Ini amanat konstitusi dan kemanusiaan,” pungkas Prof. Dailami.***