Wakil Ketua I Komite III DPD RI, Prof. Dailami Firdaus ungkap sederet persoalan serius yang dialami jemaah haji asal Indonesia. Foto: ist
Menanggapi pernyataan Kementerian Agama RI yang menyebut penunjukan delapan syarikah bertujuan mencegah monopoli layanan, Prof. Dailami menilai bahwa prinsip pemerataan mesti dibarengi standarisasi mutu layanan dan pengawasan ketat.
“Penunjukan banyak syarikah sah-sah saja, sepanjang tidak mengorbankan kualitas pelayanan. Kita perlu transparansi dalam pelaksanaan kontrak, mekanisme evaluasi, hingga sanksi atas pelanggaran. Niatnya sudah baik, tapi implementasi di lapangan masih bermasalah,” tegas Dailami.
Komite III DPD RI mendesak Kementerian Agama RI untuk memperketat koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh penyelenggara layanan di Arab Saudi. Selain itu, audit menyeluruh pasca musim haji dinilai penting guna mencegah berulangnya persoalan serupa di tahun-tahun mendatang.
“Negara wajib hadir secara penuh untuk melindungi jemaah. Kita tidak boleh membiarkan warga negara berjuang sendiri dalam ibadahnya. Ini amanat konstitusi dan kemanusiaan,” pungkas Prof. Dailami.***
Oseng-oseng Madun, Warung Betawi Sederhana, Terkenal se-Jagat Maya
KULINER Feb 25, 2023Melepas Penat di Situ Ciranca Majalengka, Sejuknya Kemurnian Air Pegunungan
DESTINASI Apr 04, 2025Filosofi Iket Sunda yang Penuh Makna
SENI BUDAYA Mar 03, 2024Tanpa Libatkan Demokrat dan PKS, Nasdem Tetapkan Cak Imin Jadi Cawapres Anies
POLITIK Aug 31, 2023-(400-×-200-piksel)-(800-×-260-piksel)-(800-_20250506_160600_0000.png){kind=logo}
Comments 0