Tak Kunjung Perbaiki Direkap, KPU Dinilai Masih Muluskan Praktik Kecurangan

Ida Farida

Nov 01, 2024

KPU didorong perbaiki Sirekap. Foto: ist

KOSADATA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti belum tuntasnya perbaikan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam Pemilu 2024. Pihaknya menduga Komisi Pemilihan Umum (KPU) justru membuat Sirekap dapat memuluskan praktik kecurangan.

"ICW kembali mendesak agar audit menyeluruh terhadap Sirekap untuk dilakukan. Ini mencakup sejak proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha dilansir laman resmi ICW, Jum'at (1/11/2024).

Menurutnya, kegagalan KPU dalam menyediakan layanan Sirekap pada Pemilu 2024 lalu mestinya diperbaiki untuk pelaksanaan Pilkada 2024. Perbaikan ini harus didorong dengan semangat untuk menjamin terpenuhinya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemilu, serta memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan.

"Kelalaian KPU dalam memberikan layanan Sirekap kepada publik perlu ditelusuri lebih jauh, untuk melihat apakah terdapat unsur kesengajaan di dalamnya. Hasil audit kemudian dapat menjadi modal aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi," katanya.

Dalam tempo singkat, ungkapnya, KPU mesti memperbaiki Sirekap secara patut berdasarkan evaluasi pada Pilpres dan Pileg 2024. Pengembangan dan perbaikan terhadap Sirekap harus mampu mengakomodir keterbukaan informasi, aksesibilitas, serta pengawasan oleh masyarakat.

"Jika tidak, maka KPU tidak berpihak pada kepentingan masyarakat sebagai pemilih, dan patut diduga memfasilitasi kecurangan dalam proses penghitungan suara Pilkada," tegasnya.

Diakuinya, Komisioner KPU RI, Idham Holik menyatakan terdapat perubahan dalam portal layanan informasi Sirekap pada 25 September 2024 lalu. Perubahan itu berupa informasi publik yang akan ditampilkan dalam Sirekap akan berbentuk