Tanah Merah, Tanah Untuk Rakyat

Tirto.id dalam "Anies Didesak Tuntaskan Janji Legalisasi Tanah Warga Tanah Merah", 10/3/22.

Memberi tanah untuk rakyat adalah pekerjaan mulia. Namun, sebagai gubernur, sekali lagi, Anies tentu tidak punya kewenangan. Sebaliknya Ahok terkenal dengan penggusuran rakyat Jakarta. Bahkan, tidak segan-segan menggunakan aparat militer untuk itu. Lalu, jikalau Ahok mengatakan bahwa dia memiliki data Tanah Merah ketika era debat Pilgub 2017, sedangkan Anies tidak tahu, kenapa Ahok tidak menggunakan kekuatannya menggusur rakyat Tanah Merah, seperti yang dilakukannya di 113 lokasi secara kejam. Tentu saja sulit karena Tanah Merah terikat dengan kontrak politik Jokowi-Ahok pada rakyat di sana tahun 2012.

Kasus Tanah Merah sesungguhnya cerminan bagi bangsa Indonesia untuk refleksi diri, kapan kita membicarakan Tanah Untuk Rakyat? Apakah semua tanah diberikan pada pengembang properti di perkotaan maupun kepada konglomerat perkebunan di pedesaan? Saat ini hanya segelintir pengembang menguasasi lahan perkotaan Jabodetabek. Pertanyaannya kapan negara Republik Indonesia bertanggung jawab untuk agenda Tanah Untuk Rakyat????

Begitu juga kapan negara ini bisa mengalahkan mafia tanah yang semakin merajalela? Bahkan, umpamanya, kita mengetahui tanah Pertamina dinyatakan direbut mafia tanah dengan nilai kerugian ratusan milyar, baru-baru ini.

Kebakaran Depo Di Tanah Merah
Jum'at malam lalu Depo Plumpang milik Pertamina terbakar. Jenderal TNI Dudung Abdurrahman termasuk petinggi negara yang pertama mengunjungi Depo Plumpang yang terbakar. Mungkin karena, sehari sebelum kebakaran, Jenderal Dudung juga mengunjungi tempat tersebut, dalam rangka peresmian "Integrated Terminal" pengadaan BBM. Bisa jadi Jenderal Dudung penuh rasa ingin tahu, kenapa tempat itu terbakar setelah dia ke sana?

Pada tahun 2009, depo pertamina itu juga

---

1 2 3 4 5 6