Berhasil Perjuangkan Dana Abadi Kebudayaan DKJ, Budayawan Apresiasi Demokrat

"Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewenangan Khusus di bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembentukan dana abadi kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah," tulis beleid ayat 4 pasal 31 UU DKJ tersebut.

Selama ini, persoalan kesejahteraan budayawan dan seniman di Jakarta menjadi salah satu sorotan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono. Bahkan, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta itu mengusulkan adanya dana abadi kebudayaan saat membuka kongres Teater Jakarta pada 2022 lalu.

Saat ini, ungkapnya, kesejahteraan budayawan luput dari perhatian pemerintah. Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya fokus pada pembenahan fisik semata dan sedikit memperhatikan pegiat budaya.

"Kongres Teater Jakarta ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola kebudayaan yang ada di Jakarta. Tak hanya fisik, namun perlu juga diperhatikan tingkat kesejahteraan budayawannya," ujar Mujiyono saat itu. ***