Fadli Zon Desak BPKH dan Dana Haji Diaudit Khusus

Karena itu, ia menegaskan, jangan sampai masalah dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji kemudian dialihkan tanggungannya kepada para jamaah.

 

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini juga berpesan, agar jamaah haji Indonesia yang sudah menyetorkan uang ke bank selama belasan, bahkan hingga lebih dari dua puluh tahun untuk berangkat haji, namun ketika giliran mereka berangkat harus membayar biaya yang sangat mahal hanya karena pemerintah yang dinilainya tak becus mengelola uang umat adalah sebuah kezaliman

 

“Ini kan zalim namanya” tutur Fadli.

 

Karena itu, Fadli meminta agar seluruh jalur investasi dan penempatan Dana Haji ini, mestinya diaudit khusus terlebih dahulu, termasuk audit khusus kepada BPKH. Hal ini untuk mengetahui posisi sustainabilitas pengelolaan Dana Haji Indonesia ke depannya. Jangan sampai para jamaah haji, yang sebagian besar hanya petani dan orang-orang kecil, dengan dalih prinsip istitha’ah (kemampuan) berhaji, harus menanggung kesalahan tata kelola keuangan haji ini.

 

Keempat, kata Fadli, biaya yang harus dibayar oleh jemaah haji Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan jemaah haji negeri jiran Malaysia. Padahal, jumlah jemaah haji yang berasal dari Indonesia terbesar di dunia. Jamaah reguler saja mencapai 203.320 orang.

 

Fadli menjelaskan, Malaysia membagi jamaah haji dengan dua kategori, yakni B40 atau penduduk dengan pendapatan 40% terbawah; dan Bukan B40 untuk selebihnya. Secara keseluruhan, biaya total ongkos naik haji di Malaysia dan Indonesia relatif sama, berada di limit Rp100 juta. Namun, biaya yang harus dibayarkan jamaah B40 di Malaysia hanya

---

1 2 3 4