Pramono Diminta Libatkan Tokoh Masyarakat dan Akademisi Lanjutkan Normalisasi Ciliwung

Ida Farida

Apr 17, 2025

Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan normalisasi sungai Ciliwung. Foto: ist

KOSADATA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta mengubah pendekatan dalam melanjutkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung yang telah lama mandek. Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto Emik menilai, keterlibatan aktif tokoh masyarakat, organisasi sipil, hingga kalangan akademisi mutlak diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan publik sekaligus memastikan proses berjalan secara inklusif dan manusiawi.

“Normalisasi bukan hanya perkara teknis mengatur aliran air. Ini soal ruang hidup masyarakat. Maka pendekatannya pun harus manusiawi, bukan sekadar menggusur,” ujar Sugiyanto, Kamis, 17 April 2025.

Proyek normalisasi Ciliwung yang dirancang untuk menanggulangi banjir di kawasan padat seperti Kampung Melayu dan Bukit Duri hingga kini belum rampung. Dari total rencana sepanjang 33,69 kilometer, baru 17,17 kilometer yang sudah dibangun tanggul. Sisanya masih terkendala pembebasan lahan—sekitar 12 hingga 13 hektare, mencakup lebih dari 600 bidang tanah. Wilayah Cawang tercatat sebagai lokasi terbanyak yang belum dibebaskan, yakni 411 bidang tanah dengan luas hampir 59 ribu meter persegi.

Sugiyanto mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi dan pendekatan sosial dalam program ini. Menurut dia, relokasi memang kerap menjadi langkah yang tidak populer, tetapi bisa diterima masyarakat jika dilaksanakan dengan adil dan partisipatif.

“Rumah di bantaran sungai itu bukan sekadar tempat tinggal. Di situ ada kehidupan, ada sejarah keluarga. Pemerintah tak bisa datang lalu menggusur tanpa bicara. Butuh keberanian dan kebijakan yang bijak dari Gubernur Pramono Anung,” tuturnya.

Normalisasi Ciliwung mulai muncul usai banjir besar Jakarta pada 2012, lalu