Ocean Grabbing dalam Penangkapan Ikan Terukur

mandat untuk menyusun skema perlindungan dan pemberdayaan nelayan, sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Undang-undang tersebut mewajibkan pemerintah untuk menyusun skema perlindungan nelayan, di antaranya menyediakan prasarana usaha perikanan dan kemudahan mendapatkan prasarana usaha perikanan, memberikan jaminan kepastian usaha, memberikan jaminan risiko penangkapan ikan dalam bentuk asuransi nelayan, menghapus praktik ekonomi biaya tinggi, mengendalikan impor komoditas perikanan, serta jaminan keamanan dan keselamatan.

Selain itu, UU tersebut mewajibkan pemerintah untuk menyusun skema pemberdayaan dalam sejumlah bentuk, di antaranya pendidikan dan pelatihan; penyuluhan dan pendampingan; kemitraan usaha; kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; serta penguatan kelembagaan nelayan.

Namun, setelah tujuh tahun UU Nomor 7 Tahun 2016 disahkan, pemerintah belum juga menjalankan mandat utama dalam UU tersebut. Pemerintah malah mengambil langkah lain yang berbahaya, yaitu menerbitkan PP Penangkapan Ikan Terukur.

Ocean Grabbing

Kebijakan PIT juga mendorong ocean grabbing atau perampasan ruang laut. The Transnational Institute, -sebuah lembaga riset yang berkantor di Amsterdam, Belanda-, menyebut ocean grabbing sebagai sebuah istilah yang digunakan untuk menyoroti proses dan dinamika penting yang berdampak negatif terhadap keberlanjutan sumber daya laut serta keberlanjutan hidup masyarakat yang cara hidup dan identitas budaya, sekaligus mata pencahariannya bergantung pada perikanan skala kecil. 

The Transnational Institute menyebut, aktor utama yang melakukan _ocean grabbing_ adalah pemerintah, lembaga di tingkat regional dan atau internasional, organisasi lingkungan internasional, perusahaan skala besar, dan yayasan filantropi. Beragam lembaga ini merupakan aktor utama yang mendorong reformasi kebijakan berbasis pasar yang pada akhirnya memungkinkan terjadinya perampasan laut. 

Pada titik ini, pemerintah dapat disebut

---

1 2 3 4 5