Ocean Grabbing dalam Penangkapan Ikan Terukur

diberikan oleh pemerintah untuk memusatkan hak pengelolaan atau pemanenan untuk kepentingan komersial sehingga nelayan lokal terpinggirkan.

Melalui kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, Pemerintah Indonesia telah memberikan karpet merah bagi industri skala besar dengan cara menetapkan 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) untuk investor dalam negeri, terlebih memanjakan investor asing. Dari 11  WPP, sembilan wilayah pengelolaan perikanan telah dialokasikan untuk penanaman modal asing. Sisanya dialokasikan bagi investor dalam negeri.

Dalam situasi ini, nelayan kecil dan atau nelayan tradisional harus kehilangan wilayah tangkapnya karena telah ditetapkan sebagai wilayah tangkap yang masuk ke dalam Penangkapan Ikan Terukur. Sekali lagi, mereka harus berkompetisi dengan kapal-kapal besar, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Mereka harus kehilangan sumber daya perikanan yang selama ini menjadi tumpuan hidup keluarganya. Inilah bentuk ocean grabbing yang akan terjadi di tengah laut.

Jika kebijakan PIT tidak dihentikan, pada masa yang akan datang, nelayan tradisional dan atau nelayan skala kecil kita hanya akan menjadi penonton di lautnya sendiri. ***

---

1 2 3 4 5